Komunikasi Publik dan Kebijakan Publik - Kuliah Ke Enam

 


Kuliah ke 6

Disusun Oleh : Ambia B Boestam

 

Pengantar:

Pentingnya Kepemimpinan dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Gaya Kepemimpinan (leadership Style) dalam pembuatan kebijakan publik, menjadi faktor penentu yang memengaruhi arah dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Dalam konteks pemerintahan dan organisasi publik, pemimpin bertanggung jawab tidak hanya untuk merumuskan kebijakan, tetapi juga untuk menginspirasi dan memotivasi tim serta masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Salah satu alasan mengapa kepemimpinan sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik adalah kemampuan pemimpin untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemimpin yang efektif dapat mengumpulkan informasi, mendengarkan suara masyarakat, dan menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini membantu dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan relevan, sehingga meningkatkan legitimasi dan dukungan publik terhadap kebijakan tersebut.

Selain itu, kepemimpinan yang kuat juga penting dalam mengatasi tantangan dan resistensi yang mungkin muncul selama proses pembuatan kebijakan. Pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi dapat memfasilitasi dialog konstruktif dan membangun konsensus di antara berbagai pihak. Dengan demikian, kepemimpinan yang baik tidak hanya berfokus pada pengambilan keputusan, tetapi juga pada proses kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam era globalisasi dan kompleksitas masalah sosial yang terus meningkat, kepemimpinan yang visioner dan inovatif menjadi semakin penting. Pemimpin harus mampu melihat jauh ke depan, mengantisipasi perubahan, dan menciptakan solusi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, memahami dinamika kepemimpinan dalam pembuatan kebijakan publik merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan inklusif bagi seluruh masyarakat

 

Tugas dan Peran Kepemimpinan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Tugas dan peran pemimpin untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menurut Dunn (2017) beberapa tugas dan peran utama kepemimpinan dalam proses pembuatan kebijakan publik , yakni :

1.Perumusan Visi dan Tujuan Kebijakan

Pemimpin bertanggung jawab untuk merumuskan visi dan tujuan kebijakan yang jelas. Mereka harus mampu mengidentifikasi isu-isu penting dan menetapkan prioritas yang akan menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, pemimpin harus memiliki pemahaman mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan politik yang ada.

2. Penggalangan Dukungan dan Konsensus

Salah satu tugas penting pemimpin adalah menggalang dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Pemimpin harus mampu membangun aliansi dan konsensus di antara kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Melalui komunikasi yang efektif dan pendekatan partisipatif, pemimpin dapat menciptakan lingkungan di mana semua pihak merasa dilibatkan dan diakui.

3. Pengambilan Keputusan yang Informatif

Pemimpin harus memastikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada data dan analisis yang tepat. Mereka perlu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk penelitian, masukan masyarakat, dan analisis kebijakan sebelumnya. Hal ini membantu dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya relevan tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik.

4. Manajemen Proses Implementasi

Setelah kebijakan dirumuskan, pemimpin berperan dalam manajemen proses implementasi. Mereka harus memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia dan bahwa tim yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan memiliki kapasitas yang memadai. Pemimpin juga perlu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

5. Adaptasi dan Respons terhadap Perubahan

Dalam dunia yang dinamis, pemimpin harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Mereka harus peka terhadap feedback dari masyarakat dan siap untuk melakukan penyesuaian pada kebijakan jika diperlukan. Kepemimpinan yang adaptif akan memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru.

6. Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemimpin juga memiliki peran dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat mengenai kebijakan yang diambil. Mereka harus mampu menjelaskan tujuan dan manfaat kebijakan kepada publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui pendekatan ini, pemimpin dapat meningkatkan legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan yang diterapkan.

 

Pemimpin adalah kunci utama untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Perilaku pemimpin menjadi sumber keteladanan yang akan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat serta patuh terhadap perintahnya. Pentingnya peran pemimpin dalam proses pembuatan sebuah kebijakan, dikarenakan ada faktor-faktor yang memengaruhi sebuah kebijakan, dan salah satu tugas pemimpin adalah bagaimana pengaruh tersebut dapat menjadikan sebuah kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

 

Masalah Publik

Setiap pemimpin Publik, harus mengetahui apa yang menjadi masalah di publiknya, dengan mengetahui dan memahami masalah, pemimpin dapat megarahkan untuk merumuskan sebuah kebijaka publik sesuai dengan kebutuhan publik sekaligus sebagai solusi terhadap masalah publiknya.

 

Tidak semua masalah publik akan ditanggapi dan direspon, serta dintervensi oleh pembuat kebijakan publik. Hanya masalah-masalah tertentu saja yang dianggap oleh pembuat kebijakan untuk dijadikan sebagai masalah publik. Mengapa hal tersebut terjadi ?, dan kenapa hanya masalah -masalah tertentu saja yang ditanggapi dan dijadikan masalah publik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka Charles O. Jones dalam Maulana dkk (2019) mengungkapakan bahwa ada dua tipe dalam masalah-masalah publik (public problem), yakni : 

Pertama, masalah- masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan ( action); 

Kedua, masalah-masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual/pribadi (dengan demikian ia menjadi masalah publik), tetapi kurang terorganisir dan kurang mendapat dukungan. Pembedaan seperti ini menurut Jones merupakan satu yang kritis dalam memahami kompleksitas proses yang berlangsung di mana beberapa masalah bisa sampai ke pemerintah, sedangkan beberapa masalah yang lain tidak.

 

Dengan demikian maka  masalah - masalah publik akan di respon dan ditanggapi serta masuk dalam agenda pemerintah untuk diintervensi atau dibuat kebijakannya, apabila masalah tersebut didukung oleh kelompok -kelompok kepentingan, dengan cara melakukan gerakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah (misalnya dengan cara demonstrasi, audiensi kepada lembaga-lembaga terkait, serta disebarluaskan melalui media sehingga kemungkinannya masalah tersebut akan menjadi agenda kebijakan oleh pemerintah).

 

Dibanyak negara, termasuk Indonesia, proses untuk merumuskan suatu kebijakan publik, dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal ini dikarenakan banyaknya kepentingan dengan kemajemukan masyarakat, baik pengaruh dari instansi pemerintah lainnya, lembaga legislatif maupun kelompok-kelompok yang di masyarakat. Ada lima faktor yang dapat memengaruhi pembuatan kebijakan yang dikemukakan oleh Nigro dan Nigro, (dalam Islamy,2007)  yakni :  

1) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar Walaupun ada pendekatan pembuatan keputusan dengan rasional komprehensif yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap adanya pembuatan keputusannya.

2) Adanya pengaruh kebiasaan lama (Conservatisme) Kebiasaan-kebiasaan lama seringkali diwarisi oleh para administator yang baru dan mereka sering segan secara terang-terangan mengkritik atau menyalahkan kebiasaan-kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para pendahulunya. Apalagi para administrator baru itu ingin segera menduduki jabatan karirnya.

3) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya.Seperti misalnya dalam penerimaan atau pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan sangat berperan besar.

4) Adanya pengaruh dari kelompok luar Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan. Karena seringkali pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalamanpengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar bidang pemerintahan.

5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Karena orang sering membuat keputusan tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggungjawabnya kepada orang lain karena khawatir kalau wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan itu disalahgunakan. Atau membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan dan sebagainya.

 

Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan otoritas pemerintah dalam menangani suatu masalah tertentu yang bertujuan untuk mengatur bersama.Menurut Nugroho (2023) pada dasarnya tujuan kebijakan publik dapat dibedakan :

1.untuk mendistribusikan sumberdaya negara kepada masyarakat,termasuk alokatif, realokatif dan redistribusi versus mengabsorbsi atau menyerap sumber daya ke dalam negara.

Kolb dalam Nugroho (2023)  mengungkapkan bahwa kebijakan absortif adalah kebijakan yang menyerap sumber daya, terutama sumber daya ekonomi dalam masyarakat yang dijadikan modal atau biaya mencapai tujuan bersama. Kebijakan ini contohnya adalah kebijakan perpajakan. Sedangkan kebijakan distributif adalah kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mengalokasikan sumber daya material ataupun non material keseluruh masyarakat. Kebijakan yang bersifat distributif, contohnya adalah kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Opersional Sekolah (BOS), PNMP Ma ndiri Perkotaan dan Pedesaan, Kebijakan Otonomi Daerah, serta kebijakan - kebijakan lain-lain yang sifatnya distributif, redistributif, maupun alokatif.

 

2.Mengatur (regulatif) versus membebaskan (deregulatif),

Pemilahan Kedua dari tujuan kebijakan adalah regulatif versus deregulatif. Kebijakan regulatif artinya be rsifat mengatur dan membatasi, seperti kebijakan proteksi pertanian, kebijakan proteksi industri, kebijakan HAKI, dan lain -lain. Sedangkan, kebijakan derugulatif adalah kebijakan yang bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasasi, kebijakan pengahapusan daftar negative investasi, dan kebijakan ijin eksport konsertat kepada PT. Freeport Indonesia, dan lain -lain.

 

3.Mendinamisasi versus men stabilisasi

Pemilihan Ketiga adalah dinamisasi versus stabilisasi. Kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakan sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki. Misalnya kebijakan desentralisasi, kebijakan zona industri eksklusif, dan lain-lain. Sedangkan kebijakan stabilisasi adalah kebijakan yang bersifat mengerem dinamika perubahan yang cepat dalam hal sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun budaya. Contoh kebijakan ini adalah kebijakan penetapan suku bunga, kebijakan kemanan negara. Selanjutnya, pemilahan


4.Memperkuat negara, maupun memperkuat pasar.

Keempat adalah kebijakan yang memperkuat negara versus memperkuat pasar. Kebijakan yang memperkuan negar a adalah kebijakan-kebijkan yang mendorong lebih besar peran negara, misalnya, kebijakan pendidikan gratis, kebijakan kesehatan gratis, kebijakan subsidi BBM dan listrik.


Sedangkan kebijakan yang memperkuat pasar adalah kebijakan yang mendorong peran pasar dalam pemenuhan barang dan jasa, misalnya kebijakan penarikan subsidi BBM, kebijakan penarikan subsidi listrik, kebijakan privatisasi BUMN, kebijakan Migas yang diserahkan ke swasta, dan lain-lain.


Tujuan Kebijakan Publik

 

Membagi

(distributif, alokatif)

 

 

 

Versus

Menyerap

(absortif)

Meregulasi

(mengatur, membatasi)

Mendergulasi

(membebaskan)

Menggerakan

(dinamisasi)

Menjaga

(stabilisasi)

Memperkuat pasar

(deregulatif)

Memperkuat Negara

(regulatif)

 

Kebijakan publik merupakan alat penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, Kebijakan publik memiliki berbagai tujuan yang saling terkait dan penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, ada beberapa  tujuan utama yang menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan publik, yakni :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu tujuan utama kebijakan publik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang baik harus mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Melalui kebijakan yang efektif, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.

2. Mengatasi Ketidakadilan Sosial

Kebijakan publik juga bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat. Dengan merumuskan kebijakan yang inklusif dan adil, pemerintah dapat membantu kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah tujuan penting lainnya dari kebijakan publik. Kebijakan yang mendukung investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi dapat membantu meningkatkan perekonomian negara. Nugroho menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi.

4. Memelihara Keamanan dan Stabilitas

Kebijakan publik juga berfungsi untuk menjaga keamanan dan stabilitas dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang dapat mencegah konflik, mengatasi masalah kriminalitas, dan menjaga ketertiban sosial. Keamanan yang terjamin akan menciptakan iklim yang aman bagi masyarakat untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Tujuan kebijakan publik juga mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan yang berfokus pada perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi dampak perubahan iklim sangat penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

6. Memperkuat Partisipasi Masyarakat

kebijakan publik harus mampu mendorong partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi yang aktif, masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan mereka.

 

Dari seluruh tujuan kebijakan publik, apapun kebijakan publiknya, tujuan akhirnya menurut Nugroho (2023) adalah :

  • Kebijakan Politik, Baik kebijakan Dalam Negeri, Luar Negeri dan National Security
  • Kebijakan Sosial, bidang pendidikan,kesehatan, Perumahan dan Social Security
  • Kebijakan Ekonomi, bidang moneter,fiskal,perdagangan, hingga keuangan dan perbankan
  • Kebijakan Infrastruktur, bidang yang bersifat srategis dan pendukung, adalah menciptakan manusia unggul dan organisasi unggul.

 

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan suatu kebijakan membutuhkan Partisipasi masyarakat, karena masyarakatlah yang akan menerima efek (posistif atau negatif) dari  kebijakan publik tersebut, karena itu  untuk mencapai kebijakan yang efektif dan akuntabel keterlibatan masyarakat penting agar dapat  memengaruhi setiap tahap dalam pembuatan kebijakan.

Partisipasi masyarakat secara  aktif, dapat secara  individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan  partisipasi ini bukan hanya sebatas kehadiran dalam forum-forum publik, tetapi juga melibatkan kontribusi yang nyata dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan.

Dengan keterlibatan atau Partisipasi Masyarakat secara aktif, langsung maupun tidak langsung, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dalam konteks kebijakan publik , antara lain :

  • Legitimasi Kebijakan: Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan tersebut. Ketika masyarakat merasa diikutsertakan, mereka cenderung mendukung kebijakan yang dihasilkan.
  • Kualitas Kebijakan: Masukan dari masyarakat sering kali memberikan perspektif yang berharga, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
  • Pengurangan Ketegangan Sosial atau meminimalisir konflik: Melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat mengurangi potensi konflik dan ketegangan yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.

Tahapan Partisipasi dalam Kebijakan Publik

Dalam pemerintahan yang menganut paham demokrasi, Partisipasi masyarakat menjadi elemen utama dalam proses kebijakan publik yang efektif dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkaya proses pembuatan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, tahapan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk dipahami dan diterapkan secara sistematis.

Proses kebijakan publik umumnya terdiri dari beberapa tahapan, di mana partisipasi masyarakat dapat berperan aktif di setiap langkahnya. Tahapan-tahapan ini meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Masing-masing tahapan memiliki dinamika dan pendekatan yang berbeda dalam melibatkan masyarakat.

Koisin (2023) mengidentifikasi tiga tahapan utama di mana partisipasi masyarakat dapat berlangsung yaitu :

  • Formulasi Kebijakan: Pada tahap ini, masyarakat dapat memberikan input melalui diskusi, konsultasi, dan forum publik. Ini adalah saat yang penting untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi.
  • Implementasi Kebijakan: Selama implementasi, masyarakat berperan dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan masyarakat di sini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai rencana.
  • Evaluasi Kebijakan: Partisipasi masyarakat dalam evaluasi memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Pada setiap tahapan partisipasi ini, diharapkan dapat tercipta dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi yang aktif tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan di kalangan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan.


Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik

Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik dapat  menciptakan kebijakan yang responsif dan akuntabel. Namun, terdapat berbagai hambatan yang dapat mengurangi atau menghalangi keterlibatan masyarakat. Nugroho (2020) mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan, baik dari sisi internal maupun eksternal.

1. Faktor Internal

Hambatan Faktor internal ini  berkaitan dengan karakteristik individu atau kelompok dalam masyarakat.,antara lain:

  • Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran: Banyak masyarakat yang tidak memahami proses kebijakan publik atau tidak menyadari hak-hak mereka untuk berpartisipasi. Pendidikan politik yang kurang memadai dapat menyebabkan ketidakpedulian dan apatis terhadap isu-isu yang berhubungan dengan kebijakan.
  • Ketidakpercayaan Terhadap Proses: Riant Nugroho menekankan bahwa rasa skeptis terhadap efektivitas partisipasi dapat membuat masyarakat enggan terlibat. Jika mereka merasa suara mereka tidak akan didengar atau tidak akan memengaruhi keputusan, maka mereka cenderung menarik diri dari proses partisipasi.
  • Budaya dan Kebiasaan: Budaya lokal yang tidak mendukung partisipasi aktif juga bisa menjadi penghalang. Dalam beberapa komunitas, norma sosial mungkin tidak mendorong individu untuk terlibat dalam diskusi publik atau pengambilan keputusan.
  • Keterbatasan Sumber Daya: Individu atau kelompok dengan keterbatasan waktu, tenaga, atau finansial sering kali merasa sulit untuk terlibat. Komitmen terhadap pekerjaan atau tanggung jawab keluarga dapat mengurangi kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik.

2. Faktor Eksternal

Hambatan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi dan lingkungan di luar individu atau kelompok yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat, antara lain :

  • Kurangnya Akses Informasi: Ketersediaan dan aksesibilitas informasi sangat penting untuk partisipasi masyarakat. Jika masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup tentang kebijakan atau proses pengambilan keputusan, mereka akan kesulitan untuk berkontribusi.
  • Birokrasi yang Rumit: Proses administrasi yang berbelit-belit dan birokrasi yang tidak efisien dapat menghalangi masyarakat untuk terlibat. Jika prosedur untuk berpartisipasi terasa sulit dan membingungkan, masyarakat cenderung enggan untuk mencoba.
  • Reaksi Negatif dari Pihak Berwenang: Di beberapa daerah, partisipasi masyarakat dapat menghadapi penolakan atau bahkan tindakan represif dari pihak berwenang. Ketakutan akan intimidasi atau sanksi dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk terlibat.
  • Politik Identitas dan Polarisasi: Dalam konteks masyarakat yang terpolarisasi, identitas politik atau sosial dapat menjadi penghalang bagi partisipasi. Ketika individu merasa terpisah dari kelompok lain, mereka mungkin ragu untuk berpartisipasi dalam diskusi yang melibatkan berbagai pandangan.

Referensi/Bahan Bacaan

  • Nugroho, Riant (2021) Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
  • Nugroho, Riant (2023) Public Policy,Dinamika Kebijakan Publik,Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik dan Etika Kebijakan Publik, Jakarta : ElexMedia Komputindo
  • Islamy, M. Irfan. 2007. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
  • Koisin, Edoardus (2023) Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik, Depok: Rajagrafindo Persada.
  • Dunn, William N. (2017) Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives.Thousand Oaks: SAGE Publications
  • Maulana, Delly, dan Arif Nugroho,(2019) Kebijakan Publik, Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik, Banten :  AA. RIZKY

 

 

pada tanggal