.jpeg)
'
Kuliah ke 4
Perspektif Komunikasi Dan Kebijakan Publik
Manajemen Kebijakan Publik
Disusun Oleh : Ambia B Boestam
Pengantar
Manajemen kebijakan publik adalah proses yang melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang dirancang untuk memecahkan masalah masyarakat dan memenuhi kebutuhan publik. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas. Tujuan utama dari manajemen kebijakan publik adalah untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan efisien, serta dapat diterima oleh berbagai pihak. Dalam konteks ini, partisipasi publik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Pada dasarnya inti dari manajemen publik sesungguhnya diarahkan pada upaya institusi publik (baca: pemerintah) untuk mengelola sektor-sektor publik secara profesional dan proporsional melalui pemanfaatan berbagai potensi atau sumber daya., sehingga diharapkan menghasilkan kebijakan yang dibutuhkan oleh publik/masyarakat atau sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik (baca: Publik /masyarakat). Dengan demikian, manajemen publik bukan hanya sekedar melakukan pengelolaan terhadap sektor-sektor publik secara normative (baca: berdasarkan prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan) semata, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana hasil pengelolaan tersebut mampu memberikan dampak dan efek sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik / masyarakat
Prinsip dasar kebijakan publik yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau warganegara Indonesia dalam konteks Ke Indonesiaan adalah mengacu kepada alinea IV UUD 1945 tentang Tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni :
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
Itulah sebabnya, salah satu aspek penting dalam manajemen kebijakan publik adalah analisis kebijakan. Proses ini mencakup pengumpulan dan evaluasi data yang relevan untuk memahami isu dan kebutuhan yang sedang dihadapi. Dengan analisis yang mendalam, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan yang ingin dicapai, serta merumuskan alternatif solusi. Selain itu, analisis kebijakan juga memungkinkan untuk memprediksi dampak dari kebijakan yang diusulkan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih berlandaskan bukti dan informasi yang akurat.
Setelah kebijakan dirumuskan, tahap implementasi menjadi langkah berikutnya yang krusial. Implementasi kebijakan publik melibatkan berbagai strategi dan mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik, dalam arti tepat sasaran,tepat waktu dan tepat mekanisme. Di sini, koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan sangat penting. Tanpa kerja sama yang efektif, kebijakan yang baik sekalipun dapat gagal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, manajemen kebijakan publik perlu memastikan adanya komunikasi yang jelas dan sistem yang mendukung dalam proses implementasi.
Evaluasi kebijakan juga merupakan bagian integral dari manajemen kebijakan publik. Setelah kebijakan diimplementasikan, penting untuk mengevaluasi hasilnya guna menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui pengukuran kinerja, survei publik, dan analisis dampak. Hasil evaluasi tidak hanya memberikan umpan balik bagi pembuat kebijakan, tetapi juga membantu dalam perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan demikian, proses evaluasi menciptakan siklus pembelajaran yang berkelanjutan dalam manajemen kebijakan publik.
Manajemen kebijakan publik harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang dinamis. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, tantangan baru muncul yang mempengaruhi cara kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan. Oleh karena itu, manajemen kebijakan publik perlu mengedepankan fleksibilitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan pendekatan yang adaptif, kebijakan publik dapat tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Proses Manajemen Publik
Proses manajemen publik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga publik untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi program serta kebijakan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses ini, analisis data dan umpan balik dari warga sangat penting untuk mengidentifikasi isu-isu yang relevan dan merumuskan solusi yang efektif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga setiap langkah dalam manajemen publik tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Proses kebijakan publik merupakan rangkaian langkah sistematis yang diambil oleh pemerintah untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dimulai dengan identifikasi masalah yang dihadapi, proses ini melibatkan penyusunan agenda, formulasi alternatif solusi, pengambilan keputusan, hingga implementasi kebijakan. Setelah kebijakan diterapkan, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitasnya dan memastikan bahwa dampak yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Proses ini bersifat dinamis dan memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.
James Anderson (dalam Subarsono, 2022) sebagai pakar kebijakan publik meenetapkan proses kebijakan public sebagai berikut:
1. Formulasi masalah (problem formulation): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (formulation): bagaimana mengembangkan pilihan- pilihan atau alternatf-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Sipa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (adoption): bagaimana alternative ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebjakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (implementasion): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (evaluation): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?
Sedangkan Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11) menyatakan bahwa proses kebijakan public terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:
1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bias mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan- pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu prses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.
Analisis Kebijakan Publik
Analisis kebijakan publik adalah suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk mengkaji, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap suatu kebijakan publik yang telah atau akan diambil oleh pemerintah atau aktor lain yang berpengaruh. Analisis kebijakan publik memiliki beberapa tujuan, antara lain mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah publik, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi, mengembangkan dan membandingkan alternatif kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, dan mengkomunikasikan hasil analisis kebijakan. Analisis kebijakan publik dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun secara umum dapat dibagi menjadi enam tahapan, yaitu mendefinisikan masalah publik, menentukan kriteria evaluasi, mengidentifikasi alternatif kebijakan, mengevaluasi alternatif kebijakan, merekomendasikan kebijakan terbaik, dan mengkomunikasikan hasil analisis kebijakan
Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai contoh, prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan, dan rekomendasi akan melahirkan aksi kebijakan, dan pemantaan akan menghasilkan hasil-hasil kebijakan, serta evaluasi akan melahirkan kinerja kebijakan.
Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan. Menurut Subarsono (2022) proses kebijakan publik diawali dengan proses analisis kebijakan publik yang merupakan serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, yang rangkaian kegiatannya adalah sebagai berikut :
Sumber : William Dunn
Proses kebijakan publik diawali dengan proses analisis kebijakan publik Dunn (2013) yang merupakan serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan dengan tahapan dan karakteristiknya , yakni :
Tahap Analisis Kebijakan
Tahap | Karakteristik |
Perumusan masalah. | Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbukan masalah |
Peramalan masa depan kebijakan (forecasting) | Memberikan informasi mengenai konsekuensi masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan , termasuk apabila tidak membuat kebijakan |
Rekomendasi kebijakan | Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi |
Penentuan hasil kebijakan | Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya |
Evaluasi kinerja kebijakan. | Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan |
Analisis kebijakan merupakan awal dari penyusunan sebuah agenda kebijakan yang menurut Ripley (dalam Subarsono, 2022) terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :
· Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah,sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap masalah.
· Membuat batasan masalah
· Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuh dalam agenda pemerintah
Dalam menyusun agenda kebijaksanaan sebagai sesuatu yang layak menjadi kebijakan, berawal pada sebuah permasalahan yang timbul pada lingkup warga negara. Masalah tersebut dijabarkan oleh orang ataupun suatu kelompok masyarakat yang menjadi sebuah permasalahan publik. Permasalahan biasa diawali pada permasalahan-permasalahan publik yang memiliki dampak yang luas terhadap individu-individu yang dengan tak langsung ikut serta pada penyusunan agenda tersebut Menurut Mustanir, Yusuf and Sellang, (2022). Permasalahan dapat diangkat sebagai suatu permasalahan publik, apabila:
· Memiliki pengaruh yang luas terhadap khalayak ramai,
· Terdapat pembuktian yang memberikan keyakinan kepada badan legislatif serta eksekutif ataupun memperhatikan permasalahan-permasalahan itu menjadi permasalahan yang parah;
· Terdapat penyelesaian permasalahan yang gampang dimengerti mengenai permasalahan yang tengah diperhatikan serta dipikirkan.
Sedangkan Nugroho (2023) mengemukakan pandangannya mengenai syarat-syarat isu agar bisa dimasukkan dalam pengagendaan kebijaksanaan publik :
1) Apakah isu itu dipandang sudah memenuhi tingkatan yang krisis hingga tak bisa dibiarkan begitu saja?
2) Apakah isu itu termasuk isu yang bisa dengan mudah menyerap perhatian rakyat?
3) Apakah isu itu berhubungan dengan suatu unsur yang terdapat pada lingkup rakyat?
4) Apakah isu itu berhubungan dengan banyak oknum hingga berdampak luas kepada kehidupan rakyat apabila tidak segera ditangani?
5) Apakah isu itu berhubungan dengan kewenangan serta kelegitimasian?
6) Apakah isu itu berkaitan dengan hal-hal yang kini cenderung bertumbuh pada lingkup warga?
Apabila kita menelaah 2 pandangan tersebut , maka permasalahan publik bisa di proses menjadi suatu kebijaksanaan publik, apabila:
1) Ada pengaruh yang luas atas tuntutan kebutuhan dari publik / masyarakat.
2) Menjadi perhatian dari berbagai pihak, khususnya pembuat kebijakan (Eksekutif dan Legislatif).
3) Menjadi agenda politik dari institusi politik (Parpol ataupun pemerintah).
4) Dapat dirumumuskan sebagai sebuah kebijakan .
Dalam konteks merumuskan masalah publik menjadi suatu kebijakan publik, ada beberapa tahap yang merupakan suatu proses yang tahapannya merupakan satu kesatuan, yang Menurut Nugroho (2023) secara umum proses tahapannya adalah sebagai berikut
· Tahap 1 : Masalah Kebijakan
· Tahap 2 : Perumusan Kebijakan
· Tahap 3 : Implementasi Kebijakan
· Tahap 4 : Evaluasi Kebijakan
Proses pembuatan kebijakan publik tersebut dengan menggunakan unsur-unsur manajemen yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu kebijakan, yang tahapannya yang terdiri dari 5 tahap, yakni (Nugroho, 2023) :
1.Planning
Tahap ketika kebijakan direncanakan untuk dibuat, yang pekerjaannya meliputi penyusunan rencana untuk membuat suatu kebijakan dengan cara :
· Menemu-kenali isu kebijakan untuk dijadikan agenda kebijakan,membuat perencanaan
· Menyiapkan metode pembuatan kebijakan
· Memilih dan menetapkan tim perumus
· Mempersiapkan segenap kebutuhan untuk pembuatan kebijakan,termasuk S O P
pembuatan kebijakan
2.Formulating
Tahap ketika kebijakan dirumuskan dan ditetapkan,pekerjaanya adalah memproses pembuatan (perumusan) kebijakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, termasuk didalamnya ; (1).Analisis sensitifitas (2).manajemen resiko (3) strategi pelaksanaan,kepeimpinan , dan pengendalian
3.Implementing
Tahap ketika kebijakan dilaksanakan melalui organisasi yang ada atau yang akan dibuat.Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan cara; (1) menyiapkan organisasi pelaksana, (2) menyiapkan SDM pelaksana, (3) menyiapkan prosedur pelaksanaan kebijakan (governance, modality)
4.Leading
Kebijakan publik harus dipimpin,kebijakan publik adalah urusan pemimpin,bukan urusan staf,sehingga pemimpin harus memimpin sendiri pelaksanaan kebijakan dengan cara ; (1) menyiapkan tupoksi bagi setiap pemimpin disetiap jenjang (2) menyiapkan teknik penggerakan (motivasi) untuk melaksanakan kebijakan
5.Controlling
Kebijakan publik harus dikendalikan, agar tidak menjadi liar.Pekerjaan pengendalian kebijakan, selesai pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan.Kegiatan meliputi (1) pemantauan (2) evaluasi dan (3) pengganjaran
Dari beberapa pendapat dalam kebijakan publik tersebut ada terdapat empat tahapan utama yaitu:
1. Tahapan penyusunan agenda, pada tahapan ini masalah publik ini adalah tahapan penyelesaian masalah publik yang akan menjadi perumusan kebijakan, sehingga perlu ketelitian dalam menilai serta mengkaji setiap permasalahan yang dihadapi
2. Tahapan perumusan kebijakan, pada tahap ini masalah yang ada dalam suatu agendakebijakan dan akan dibahas bersama oleh pelaku-pelaku kebijakan maka akan dirumuskan seuatu alternatif pemilihan untuk dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Dan dalam perumusan kebijakan akan ada banyak kekuatan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan.
3. Tahap implementasi, pada tahapan ini program yang telah diputusakan dan dirumuskan akan dijadikan sebagai alternatif penyelesaian masalah dan akan di laksanakan oleh bidang administrasi dan para birokrat pada tingkat terendah.
4. Tahap Evaluasi kebijakan, dalam tahapan kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai dan evaluasi sejauh mana tingkat penyelesaian masalah dengan memperhatikan kendala serta dampak dari penyelesaian/pemecahan masalah tersebut
Suatu manajemen publik yang menerapkan unsur-unsur manajemen, seringkali tidak optimal, dikarenakan disamping masalah kurang optimalnya perencanaan, kepemimpinan dan pengendalian, namun yang lebih penting lagi adalah sosialisasi kepada publik.
Daftar Pustaka / Bahan Bacaan
· Dunn William, N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
· Koisin, Edoardus (2023), Kebijakan Publik,Formulasi,Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik, Depok : RajaGrafindo Persada
· Nugroho,Riant (2023)Public Policy, Jakarta : Elex Media Komputindo
· Subarsono (2022), Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, : Pustaka Pelajar
· Mustanir, A., Yusuf, A. and Sellang, K. 2022. ‘What Determines the Implementation of Development Planning Deliberations in The Village?’, in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Yogyakarta: IOP Publishing, p. 7. doi: 10.1088/1755-1315/1105/1/ 87012029