Kuliah Kedua
Komunikasi Publik dan Kebijakan Publik
Disusun Oleh : Ambia B Boestam
A.Pendahuluan
Komunikasi dalam kebijakan publik sangat penting karena komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi cara masyarakat menerima dan merespons kebijakan yang diusulkan. Informasi yang jelas dan transparan membantu menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa terlibat dan memahami kebijakan yang diterapkan, mereka cenderung mendukung dan berpartisipasi dalam implementasinya, yang pada gilirannya meningkatkan keberhasilan kebijakan tersebut, begitu pula sebaliknya.
Komunikasi publik memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang efektif antara individu, organisasi, dan masyarakat luas. Dalam era informasi saat ini, kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat sasaran menjadi semakin penting. Melalui komunikasi publik yang baik, organisasi dapat menyampaikan visi, misi, dan nilai-nilai mereka kepada masyarakat, serta membangun kepercayaan dan transparansi. Hal ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan reputasi, tetapi juga memfasilitasi interaksi yang positif dan konstruktif antara semua pihak yang terlibat.
Selain itu, komunikasi publik juga berfungsi sebagai jembatan dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat. Di tengah beragam isu sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang, komunikasi yang efektif memungkinkan penyebaran informasi yang relevan dan akurat. Ini membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat dan meningkatkan partisipasi publik dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, komunikasi publik tidak hanya menjadi alat penyampaian informasi, tetapi juga sarana untuk mendorong keterlibatan dan kolaborasi dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat.
Hubungan antara komunikasi publik dan kebijakan publik sangat erat dan saling memengaruhi. Komunikasi publik berfungsi sebagai jembatan antara pembuat kebijakan dan masyarakat, memastikan bahwa informasi tentang kebijakan yang dirumuskan dapat disampaikan dengan jelas dan dipahami oleh semua pihak. Ketika pemerintah atau lembaga publik mengimplementasikan kebijakan baru, komunikasi yang efektif dapat membantu masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan dampak dari kebijakan tersebut. Ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga membangun dukungan publik yang penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan.
Selain itu, komunikasi publik juga berperan dalam proses partisipatif dalam pengambilan kebijakan. Melalui dialog dan interaksi yang terbuka, masyarakat dapat menyampaikan pandangan, masukan, dan kritik terhadap kebijakan yang ada. Hal ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan perspektif yang beragam, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi publik tidak hanya menjadi alat penyampaian informasi, tetapi juga sarana untuk memperkuat demokrasi dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
Komunikasi dalam kebijakan publik merupakan elemen utama yang menentukan keberhasilan implementasi dan penerimaan suatu kebijakan di masyarakat. Proses ini melibatkan penyampaian informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai tujuan, manfaat, dan dampak dari kebijakan yang dirumuskan. Melalui strategi komunikasi yang efektif, pembuat kebijakan dapat mengurangi kesalahpahaman dan resistensi dari masyarakat, serta membangun dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, komunikasi yang baik juga memungkinkan publik untuk mendapatkan akses informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan.
Di sisi lain, komunikasi dalam kebijakan publik juga mencakup umpan balik dari masyarakat. Dialog yang terbuka dan interaktif memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan masukan mereka, yang pada gilirannya dapat memengaruhi revisi dan penyesuaian kebijakan yang ada. Dengan mendengarkan suara publik, pembuat kebijakan dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif, yang mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik
Sosialisasi kebijakan publik melalui saluran komunikasi publik adalah langkah penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan tersebut dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, media sosial, dan forum masyarakat, dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kunci mengenai kebijakan yang diambil. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, pemerintah atau lembaga terkait dapat menjelaskan tujuan, manfaat, dan implikasi dari kebijakan tersebut secara efektif, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Ini penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui kebijakan yang berlaku, tetapi juga memahami bagaimana kebijakan tersebut dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka.
Selain itu, sosialisasi yang efektif juga membuka ruang bagi dialog antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Melalui saluran komunikasi publik, masyarakat dapat memberikan umpan balik, pertanyaan, atau bahkan kritik terhadap kebijakan yang ada. Ini menciptakan kesempatan bagi pembuat kebijakan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan perspektif publik, yang dapat memperkuat legitimasi dan dukungan untuk kebijakan tersebut. Dengan demikian, sosialisasi kebijakan publik bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang konstruktif dan partisipatif antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan
Komunikasi yang baik memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat. Dengan mendengarkan umpan balik dan memahami perspektif publik, pembuat kebijakan dapat menyusun strategi yang lebih relevan dan responsif. Hal ini juga membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan.
Dalam era informasi saat ini, di mana berita dan opini menyebar dengan cepat melalui berbagai saluran media, memahami komunikasi menjadi semakin krusial. Misinformasi dan disinformasi dapat merusak pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, kemampuan untuk menyampaikan pesan yang tepat dan mendidik masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.
Hubungan antara opini publik dan kebijakan publik sangat erat, di mana opini masyarakat sering kali menjadi faktor penentu dalam pembentukan dan penyesuaian kebijakan. Ketika masyarakat memiliki pandangan yang kuat terhadap isu tertentu, suara mereka dapat mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan atau bahkan merombak kebijakan yang ada. Selain itu, opini publik yang positif terhadap suatu kebijakan dapat memperkuat legitimasi dan dukungan terhadap implementasinya. Sebaliknya, ketidakpuasan atau kritik dari masyarakat dapat memicu peninjauan kembali kebijakan dan mendorong dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah dan publik. Dengan demikian, memahami dan merespons opini publik menjadi penting bagi keberhasilan dan efektivitas kebijakan publik yang diterapkan
B.Komunikasi Publik
Menurut Zemor (1995) Komunikasi publik didefinisikan sebagai komunikasi formal yang cenderung bertukar dan berbagi informasi tentang kepentingan publik, serta untuk menjaga hubungan sosial dan yang menjadi tanggung jawab lembaga atau organisasi publik dengan misi kepentingan kolektif. Di satu sisi, Kemayou, L. R. (2005). Mengatakan bahwa dalam pengertian inter subjektif, komunikasi publik adalah sirkulasi dan pertukaran simbolis yang melaluinya lembaga swasta atau publik, dengan mengekspresikan identitas dan kepribadian mereka, mencoba menghindari audiens mereka yang berbeda. Di sisi lain, dalam pengertian termediasi, seperti yang mementaskan mereka di ruang publik untuk tujuan menyatukan atau memenangkan dukungan dari subjek sosialitas tunggal.
Komunikasi publik diaktifkan oleh para pelaku institusional dan mencakup bidang aplikasi yang sangat luas yang mencakup komunikasi internal dan dua aspek komunikasi eksternal. Komunikasi internal yang didasarkan pada arus informasi dilaksanakan di dalam setiap departemen dan antar departemen. Komunikasi bersifat ganda: di satu sisi, komunikasi ditujukan kepada warga negara dan berbagi informasi tentang utilitas publik dengan membuat publik menyadari isu-isu penting sosial dan dengan membuat mereka menyadari hak-hak mereka; di sisi lain, komunikasi ditujukan kepada media untuk memberi tahu mereka bagaimana administrasi bekerja dan hasil apa yang dapat mereka capai. Sasaran di sini adalah untuk menyiapkan proses promosi citra eksternal lembaga yang dimaksud. Komunikasi publik merupakan bagian dari misi informasi layanan publik dan menghormati aturan etika dan hukum yang berlaku. Komunikasi publik harus dilaksanakan tanpa propaganda atau pemalsuan fakta dan dengan memperhatikan transparansi yang diperlukan dari informasi yang tersedia, baik bagi para pembuat keputusan maupun pengguna. Komunikasi publik mengacu pada serangkaian pidato publik yang disampaikan oleh pejabat pemerintah, umumnya disampaikan melalui paparan media dan ditujukan kepada warga negara. Menurut Griffon (2012) , komunikasi publik adalah latihan komunikasi yang khusus untuk ruang publik, lembaga, administrasi, lembaga publik. Ia menegaskan bahwa komunikasi publik, seperti objek studi lainnya, harus didefinisikan dan terutama dibahas secara permanen karena definisi tunggal tidak akan cukup untuk mengidentifikasi sebuah postulat, yang akan mencerahkan sekumpulan refleksi tentang subjek tersebut. Memang, komunikasi publik sebagai aktivitas institusional dapat melibatkan beberapa disiplin ilmu yang saling terkait: sejarah, sosiologi, ilmu politik, hukum, dll.
Komunikasi publik menonjol dalam bidang komunikasi karena ia melayani tujuan tertentu: kepentingan umum. Kepentingan umum adalah apa yang "untuk kebaikan publik". Bagi Zemor (2007), kepentingan umum mencirikan sifat komunikasi publik, sebuah gagasan kompleks yang akan dihasilkan dari kompromi kepentingan antara individu dan kelompok dalam masyarakat yang menyetujui kontrak sosial dalam kerangka hukum, peraturan, yurisprudensi, dan kebiasaan. Oleh karena itu, komunikasi publik diambil dalam konteks ini sebagai instrumen tindakan publik yang diuji melalui interaksi antara mereka yang berkuasa dan warga negara.
Terkait dengan otoritas lokal dan regional, komunikasi publik merupakan proses yang kompleks dan interaktif, yang diprakarsai oleh struktur-struktur ini, yang berupaya menciptakan representasi positif kolektif dari lembaga, wilayahnya, dan para pelakunya. Tujuannya adalah untuk mendorong pertukaran dan berbagi informasi yang menjadi kepentingan publik dan untuk memastikan pemeliharaan ikatan sosial di wilayah tertentu. Zemor (2003) mengidentifikasi tiga misi utama: memberi informasi kepada publik dan menjelaskan tindakan yang dilakukan; mendorong dan meningkatkan tindakan kelembagaan dan memfasilitasi perdebatan gagasan. Untuk mencapai hal ini, komunikator harus mampu menjangkau orang lain, menyampaikan informasi kepada mereka, berdialog dengan warga negara yang memiliki pendapat berbeda, dan memobilisasi dukungan dengan menjelaskan tindakan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi merupakan alat mediasi antara berbagai pemangku kepentingan yang membentuk wilayah, yang mengandaikan adanya kapasitas untuk menghasilkan dan mengatur pidato dan kemauan untuk mendengarkan para pelaku guna memungkinkan perampasan perubahan secara kolektif. Perlu juga dicatat bahwa domain publik dan ruang publik merupakan bidang pelaksanaan komunikasi publik
C.Pengertian dan Definisi Komunikasi Publik Dalam Kebijakan Publik
Komunikasi dalam Konteks Kebijakan Publik | |
Wilbur L Schramm | Komunikasi publik adalah proses di mana pesan-pesan disampaikan kepada publik untuk menciptakan pemahaman dan kesepakatan |
Nyarwi Ahmad | · Pada essensinya mencakup berbagai proses,tindakan,aktifitas,model dan praktek komunikasi yang melibatkan publik,terjadi diruang publik dan memperdebatkan atau mencari solusi atas beragam jenis isu publik. · Proses,tindakan,aktifitas,model dan praktek komunikasi tersebut tidak hanya melibatkan atau dilakukan oleh public,namun juga melibatkan atau dilakukan oleh organisasi-organisasi publik dan aktor-aktor yang memimpin atau menjadi bagian/anggota dari organisasi-organisasi publik. · Proses,tindakan,aktifitas,model dan praktek komunikasi tersebut dapat berlangsung melalui metode komunikasi langsung/ tatap muka, media massa ataupun difasilitasi/terjadi melalui beragam jenis platform media sosial · Proses,tindakan,aktifitas,model dan praktek komunikasi tersebut ditujukan untuk membahas dan mengelola beragam jenis kepentingan publik (public Interest),dinamika persepsi dan opini publik, partisipasi publik dalam beragam jenis bidang kehidupan publik (sosial,ekonomi,politik,budaya,keagamaan dan kemasyarakatan) dan juga perumusan,penentuan dan pelaksanaan model-model kepemimpinan publik (public leadership) serta evaluasi atas implementasi model-model kepemimpinan publik dan kebijakan publik tersebut |
Fajar Junaedi | · Komunikasi publik adalah interaksi yang dilakukan untuk mempengaruhi audiens secara luas melalui berbagai saluran media, baik formal maupun informal · Komunikasi dalam kebijakan publik juga mencakup penggunaan media sebagai alat untuk menyebarluaskan informasi. · Media memiliki peran strategis dalam mendukung komunikasi kebijakan publik dengan menjangkau audiens yang lebih luas, Melalui media, informasi mengenai kebijakan dapat tersebar dengan cepat, memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami dan terlibat dalam diskusi terkait kebijakan tersebut |
Lasswell | · Komunikasi yang baik dalam konteks kebijakan publik dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan partisipasi masyarakat · Penyampaian pesan yang jelas dan terbuka sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. |
Efendy, O. U. | · Komunikasi publik sebagai kegiatan penyampaian pesan oleh individu atau kelompok kepada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu atau proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain yang menciptakan pemahaman bersama · Dalam kebijakan publik, komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan yang diambil, serta mengumpulkan masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas keputusan yang diambil.
|
Deddy Mulyana | · Komunikasi publik mencakup proses pertukaran informasi yang terjadi antara pengirim dan penerima dengan tujuan membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat. · Komunikasi dalam konteks kebijakan publik adalah proses yang sangat penting untuk menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. komunikasi adalah "proses sosial yang melibatkan penyampaian pesan antara individu atau kelompok untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. · Dalam kebijakan publik, proses ini memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan yang diambil serta mendengarkan aspirasi dan umpan balik dari masyarakat. · komunikasi yang efektif dalam kebijakan publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi konflik Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Melalui dialog yang terbuka, masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. · |
Jalaluddin Rakhmat | · Komunikasi publik merupakan bentuk komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku publik melalui penyampaian informasi yang relevan dan terpercaya · Media berperan sebagai saluran penting dalam penyampaian informasi kebijakan publik,media memiliki kekuatan untuk menyebarluaskan informasi dan membangun opini publik mengenai kebijakan yang diambil · Penggunaan media yang efektif memungkinkan pemerintah untuk mencapai audiens yang lebih luas dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk memahami kebijakan yang berlaku. |
Soetandyo Wignjosoebroto | · komunikasi dalam kebijakan publik tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses interaksi yang melibatkan berbagai pihak" (hlm. 56). Interaksi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses komunikasi, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan legitimasi terhadap kebijakan yang diterapkan. |
Rudi Laku | · komunikasi publik adalah proses interaksi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, dengan harapan dapat memengaruhi persepsi dan tindakan mereka. |
Eko Prasojo | · Komunikasi publik sebagai proses penyampaian informasi yang melibatkan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan publik. |
Rina Astari | · Komunikasi publik adalah kegiatan menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk membangun kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi dalam berbagai isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. |
Rusdiana | · Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. · Komunikasi publik juga bisa diartikan sebagai proses pertukaran pesan secara tatap muka atau lewat media, seperti radio, televisi, media daring, media luar ruang, dan sebagainya. |
Diolah dari berbagai sumber
KOMUNIKASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN PUBLIK | |
BENTUK | PENJELASAN |
Sistem Kom.Publik | · Komunikasi Publik Berarti materi apapun yang dikomunikasikan kepada publik,baik secara langsung maupun melalui media konvensional maupun media konvergensi .
|
Pengertian | · Proses Komunikasi Yang Melibatkan Pengiriman Dan Penerimaan Pesan, Baik Secara Tatap Muka Maupun Melalui Media, Dari Pengirim (Sumber) Kepada Khalayak Luas (Penerima). |
Tujuan Kom.Publik | · Menyampaikan Pesan, Berita, Atau Informasi Yang Dapat Dipelajari Oleh Masyarakat/Audiens . Komunikasi Publik Digunakan Untuk Menginformasikan & Membujuk, Membangun Hubungan, Membentuk Koneksi, Dan Menciptakan Jaringan |
Ciri-Ciri | · Dilaksanakan Atau Terjadi Di Tempat Umum (Publik), Yang Di Hadiri Sejumlah Besar Orang. · Biasanya Merupakan Peristiwa Sosial yang telah diatur, Direncanakan Dan Ter Stuktur |
Hambatan/Tantangan | · Kegagalan Khalayak Menangkap Informasi Yang Akurat. Terhambatnya Implementasi Kebijakan Akibat Kelemahan Komunikasi Publik |
Media Kom.Publik | · Semua media publik, termasuk media luar ruang dsbnya. |
Manfaat | · Sebagai Tulang Punggung Masyarakat , komunikasi memungkinkan untuk menjalin hubungan untuk memengaruhi keputusan dan memotivasi perubahan Tanpa Keterampilan Komunikasi, Kemampuan Untuk Maju Dalam Dunia Kerja Dan Kehidupan Itu Sendiri Hampir Mustahil |
Strategi | Dilakukan Untuk Meningkatkan Partisipasi publik Terhadap Program Kerja Pemerintah Agar publik Mengikuti Arahan |
Kom.Dalam Organisasi Publik | · Komunikasi dalam organisasi sektor publik pada intinya adalah membangun relasi dan interaksi dengan , publik termasuk didalamnya pemanfaatan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat, perilaku maupun pengetahuan kelompok masyarakat demi mencapai tujuan tertentu. |
Diolah dari berbagai sumber
D.Tahapan Penyusunan Kebijakan Publik
Proses penyusunan kebijakan publik yang terstruktur dan sistematis sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap tahapan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dan revisi kebijakan, memungkinkan pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis yang mendalam, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan mengikuti tahapan ini, kebijakan publik tidak hanya dapat menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap langkah juga meningkatkan legitimasi dan penerimaan kebijakan, menjadikannya lebih efektif dalam implementasi.
Menurut Mardiasmo (2016) tahapan dalam penyusunan kebijakan publik merupakan Proses yang bersifat siklus dan dinamis, di mana setiap tahapan dapat mempengaruhi tahapan lainnya, serta melibatkan banyak pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam penyusunan suatu kebijakan publik
Proses Penyusunan Kebijakan Publik | |
Tahapan | Penjelasan |
Identifikasi Masalah | Proses ini dimulai dengan mengenali dan mendefinisikan masalah yang perlu diselesaikan. Analisis situasi yang ada sangat penting untuk memastikan bahwa masalah tersebut relevan dan mendesak untuk ditangani. |
Pengumpulan dan Analisis Data | Pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Data ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan analisis dilakukan untuk memahami akar penyebab masalah serta dampaknya. |
Penyusunan Alternatif Kebijakan | Setelah masalah teridentifikasi dan data dianalisis, langkah selanjutnya adalah mengembangkan beberapa alternatif kebijakan. Setiap alternatif harus dievaluasi berdasarkan kiteria tertentu seperti efektivitas, efisiensi, dan keadilan. |
Evaluasi Alternatif Kebijakan | Di tahap ini, alternatif yang telah disusun dievaluasi secara mendalam. Aspek-aspek yang dipertimbangkan meliputi kemungkinan dampak, biaya, dan manfaat dari setiap alternatif. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses ini sangat dianjurkan |
Pengambilan Keputusan | Setelah evaluasi, keputusan diambil untuk memilih alternatif kebijakan yang paling sesuai. Proses pengambilan keputusan ini sering melibatkan berbagai pihak dan bisa dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial. |
Implementasi Kebijakan
| Setelah keputusan diambil, tahap selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi memerlukan rencana aksi yang jelas, alokasi sumber daya, serta pengaturan tim pelaksana. |
Monitoring dan Evaluasi
| Setelah kebijakan diimplementasikan, penting untuk melakukan monitoring secara berkala untuk menilai kinerja dan efektivitas kebijakan. Evaluasi ini akan memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan di masa depan dan untuk penyusunan kebijakan selanjutnya. |
Revisi dan Penyesuaian Kebijakan
| Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan yang sudah berjalan dapat direvisi atau disesuaikan. Proses ini memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. |
|
|
Diolah dari berbagai sumber
Daftar Pustaka/ Bahan Bacaan
· Ahmad, Nyarwi (2021) Dasar-Dasar Komunikasi Publik, Makasar : Nas Media Utama
· Arifin, M. (2015). Komunikasi dan Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Press
· Effendy, O. Uchjana. (2011). Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
· Fajar, S. (2013). Komunikasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
· Griffon, M. (2012). La communication publique comme politique publique. Science Politique.
· Griffon, M. (2012). La communication publique comme politique publique. Science Politique.
· Mulyana, Deddy. (2017). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
· Rakhmat, Jalalluddin . (2010). Komunikasi Publik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
· Rahmat, Jalalluddin (2016). Media dan Komunikasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
· Rudianto, E. (2019). Komunikasi dan Partisipasi Publik. Bandung: Alfabeta
· Rusdiana (2018) Etika Komunikasi Organisasi: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi
· Zemor, P. (1995). La communication publique. LDF.
· Zemor, P. (2003). Pour un meilleur débat public. Presses de Sciences Po.
https://doi.org/10.3917/scpo.zemor.2003.01
· Zemor, P. (2007). Le défi de gouverner communication comprise. Mieux associer les citoyens. L’Harmattan.
· Sihombing, H. (2018). Komunikasi Kebijakan Publik. Jakarta: Prenadamedia Group.
=====abb=====